Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pembinaan Hubungan Industrial

Dibaca : 14947 Pengunjung

Kedudukan

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas Pokok

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyusun pedoman dan teknis penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja, melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma kerja, penyelenggaraan fasilitas dan lembaga kesejahteraan pekerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

Adapun Tugas Pokoknya :

  1. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pembinaan Hubungan Industrial berdasarkan Program Kerja Dinas, serta kebijakan lainnya dibidang ketenagakerjaan sesuai petunjuk dan instruksi atasan;
  2. memberi petunjuk, bimbingan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan para Kepala Seksi agar terjalin sinkronisasi dalam pencapaian target kinerja kegiatan;
  3. menilai kinerja hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan para Kepala Seksi maupun bawahannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
  4. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penegakan hukum, pengawasan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap pelanggaran norma kerja, norma jamsostek, norma K3 dan penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  5. melaksanakan kebijakan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan pembinaan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  6. melakukan mengorganisasikan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan maupun Mediator Hubungan Industrial sebagai bentuk pengawasan melekat terhadap pegawai teknis pada unit kerja/bidang;
  7. pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil serta kelembagaan pengawasan  ketenagakerjaan di daerah;
  8. menyelenggarakan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di daerah;
  9. mengusulkan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan dan mediator hubungan industrial kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi;
  10. mengusulkan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan, penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan, dan kartu PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) bidang ketenagakerjaan di daerah kepada pemerintah;
  11. mengusulkan formasi serta melakukan pembinaan Mediator, Konsiliator, Arbiter di daerah;
  12. melayani pendaftaran dan seleksi calon hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial di daerah;
  13. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
  14. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan bentuk pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas.

 

  • Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja dan Pembinaan Persyaratan Kerja mempunyai tugas :
  1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan Norma Kerja dan Pembinaan Persyaratan Kerjaberdasarkan Program Kerja Dinas;
  2. memberikan instruksi, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan langsung serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas agar dapat mencapai target kinerja dan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  3. mengevaluasi kinerja hasil pelaksanaan tugas oleh bawahan langsung sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengembangan karier;
  4. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pengawasan norma kerja dan pembinaan persyaratan kerjabagi pengusaha/pengurus perusahaan, tenaga kerja/ buruh, dan anggota asosiasi pengusaha/ pekerja yang terkait;
  5. melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan norma kerja dan pembinaan persyaratan kerja di perusahaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
  6. melaksanakan monitoring/ supervisi atas upaya pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan norma kerja di daerah;
  7. melayani penerbitan/ rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan norma kerja di daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
  8. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penegakan hukum atau penanganan kasus/ upaya penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan di daerah;
  9. melakukan koordinasi dalam hal pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan yang bersifat strategis di daerah;
  10. memberikan pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan yang bersifat strategis di daerah;
  11. pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) di daerah;
  12. memfasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan (PP) di daerah;
  13. melayani pendaftaran PKB (Perjanjian Kerja Bersama), Perjanjian Kerja yang skala berlakunya hanya di 1 (satu) daerah;
  14. melayani pencatatan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) pada perusahaan yang skala berlakunya hanya di 1 (satu) daerah;
  15. melayani penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang ada di daerah;
  16. melaksanakan pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh di daerah atas rekomendasi pemerintah pusat dan atau provinsi;
  17. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
  18. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatannya kepada Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pembinaan Hubungan Industrial.

 

  • Kepala Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Pembinaan Lingkungan Kerja mempunyai tugas :
  1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan K3 dan Pembinaan Lingkungan Kerja berdasarkan Program Kerja Dinas;
  2. memberikan instruksi, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan langsung serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas agar dapat mencapai target kinerja dan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  3. mengevaluasi kinerja hasil pelaksanaan tugas oleh bawahan langsung sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengembangan karier;
  4. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis di bidang K3 serta Pembinaan Lingkungan Kerja;
  5. melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan norma K3 dan lingkungan kerja di perusahaan sesuai pedoman dan ketentuan peraturan yang berlaku;
  6. melaksanakan monitoring/ supervisi atas upaya pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan norma K3 atau lingkungan kerja di daerah;
  7. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penegakan hukum atau penanganan kasus/ upaya penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma K3 dan lingkungan kerja di daerah;
  8. melayani penerbitan/ rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan norma K3 dan lingkungan kerja di daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
  9. melaksanakan koordinasi, penerapan, dan audit SMK3 (Sistem Manajemen K3) di daerah;
  10. melakukan koordinasi dalam hal pengkajian dan perekayasaan bidang norma K3, hygiene perusahaan, ergonomi yang bersifat strategis di daerah;
  11. memberikan pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma K3 dan lingkungan kerja yang bersifat strategis di daerah;
  12. Melayani pemberian rekomendasi terhadap pelayanan kesehatan kerja, dokter perusahaan, paramedis dan perusahaan katering sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  13. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
  14. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatannya kepada Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pembinaan Hubungan Industrial.

 

  • Kepala Seksi Kesejahteraan Pekerja, Kelembagaan Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas :
  1.  menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Pekerja, Kelembagaan Hubungan Industrial (HI) dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) berdasarkan Program Kerja Dinas;
  2.  memberikan instruksi, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan langsung serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas agar dapat mencapai target kinerja dan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  3. mengevaluasi kinerja hasil pelaksanaan tugas oleh bawahan langsung sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengembangan karier;
  4. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pembinaan HI dan PPHI sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  5. melakukan bimbingan aplikasi pengupahan pada perusahaan di daerah;
  6. melakukan penyusunan dengan lembaga terkait dan mengajukan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten kepada gubernur;
  7. melakukan pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan pada perusahaan di daerah;
  8. melakukan pembinaan atas pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku HI di daerah;
  9. melakukan verifikasi keanggotaan SP/SB (Serikat Pekerja/Serikat Buruh)di daerah;
  10. melakukan pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh di daerah dan melaporkannya kepada provinsi;
  11. menetapkan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kabupaten berdasarkan hasil verifikasi;
  12. melakukan upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan HI, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di daerah;
  13. melakukan pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan HI di luar pengadilan di daerah;
  14. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
  15. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatannya kepada Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pembinaan Hubungan Industrial.


Dibaca : 14947 Pengunjung