Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja

Dibaca : 7826 Pengunjung

Kedudukan

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas Pokok

Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga kerja mandiri, penyaluran tenaga kerja, perluasan kerja, penempatan tenaga kerja dan pendayagunaan tenaga kerja khusus (tenaga kerja asing dan penyandang cacat).

Adapun Tugas Pokoknya:

  1. menyusun rencana kerja Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja berdasarkan Program Kerja Dinas, serta kebijakan lainnya dibidang ketenagakerjaan sesuai petunjuk dan instruksi atasan;
  2. memberi petunjuk, bimbingan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan para Kepala Seksi agar terjalin sinkronisasi dalam pencapaian target kinerja kegiatan;
  3. menilai kinerja hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan para Kepala Seksi maupun bawahannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
  4. melaksanakan kebijakan penempatan dan pengembangan perluasan lapangan kerja serta kesempatan kerja bagi tenaga kerja;
  5. melakukan pembinaan bagi pejabat fungsional pengantar kerja;
  6. melaksanakan kebijakan pembinaan/ sosialisasi terhadap para pencari kerja melalui informasi pasar kerja (Bursa Kerja) yang berasal dari Pemerintah maupun Swasta;
  7. melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap pencari kerja berada dalam sistem Antar Kerja Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKAL) dan Antar Kerja Negara (AKAN);
  8. melaksanakan kebijakan pembinaan dan pemberian perijinan serta memantau pembatasan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di daerah;
  9. melaksanakan kebijakan pembinaan dan penempatan tenaga kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan;
  10. melaksanakan kebijakan pembinaan perluasan kesempatan kerja yang meliputi Padat Karya, Teknologi Tepat Guna, Wirausaha, Subsidi Program Pendampingan Usaha Mandiri;
  11. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
  12. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan bentuk pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas.

 

Seksi-Seksi

  • Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing mempunyai tugas:
  1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Program Kerja Dinas;
  2. memberikan instruksi, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan langsung serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas agar dapat mencapai target kinerja dan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  3. mengevaluasi kinerja hasil pelaksanaan tugas oleh bawahan langsung sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengembangan karier;
  4. melaksanakan penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja;
  5. melakukan penyusunan, pengolahan dan penanalisaan data pencaker dan data lowongan kerja di daerah;
  6.  menyelenggarakan pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja di daerah;
  7. melayani penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta) dan Lembaga      Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan di daerah;
  8. melayani penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan yang akan melakukan kegiatan di daerah;
  9. melayani pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/ job fair di daerah;
  10. memberikan fasilitasi dan pembinaan penempatan bagi pencaker penyandang cacat, lansia dan perempuan di daerah;
  11. memberikan penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah)/ AKL (Antar Kerja Lokal);
  12. melayani penerbitan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) AKL di daerah;
  13. melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan serta melayani penerbitan rekomendasi izin operasional TKS (Tenaga Kerja Sukarela) Luar Negeri, TKS Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia yang beroperasi di 1 (satu) daerah;
  14. melaksanakan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di daerah;
  15. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekrutmen calon TKI di daerah;
  16. melakukan fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di daerah;
  17. melayani penerbitan rekomendasi pendirian kantor cabang PPTKIS (Perusahaan Penempatan TKI Swasta) di daerah;
  18.  melayani penerbitan rekomendasi paspor TKI di daerah berdasarkan asal/ alamat calon TKI;
  19. menyebarluaskan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di daerah;
  20.  melakukan sosialisasi di daerah terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri;
  21. melakukan penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri;
  22. melakukan pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di daerah;
  23. melayani penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan TKI di daerah;
  24. memberikan pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari daerah;
  25. melayani pemberian rekomendasi Bebas Fiskal Luar Negeri (BFLN) bagi Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri;
  26. melayani penerbitan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan yang lokasi kerjanya dalam wilayah Kabupaten Gianyar;
  27. melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan TKA di daerah;
  28. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
  29. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatannya kepada Kepala BidangPenempatan dan Perluasan Kerja.

 

  • Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas :
  1. menyusun rencana kegiatan Seksi Perluasan Kesempatan Kerja berdasarkan Program Kerja Dinas;
  2. memberikan instruksi, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan langsung serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas agar dapat mencapai target kinerja dan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  3. mengevaluasi kinerja hasil pelaksanaan tugas oleh bawahan langsung sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengembangan karier;
  4. melaksanakan pelatihan/ bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna di daerah;
  5. menyelenggarakan program perluasan kerja melalui padat karya di daerah;
  6. melakukan pembinaan pemandu swadaya masyarakat (PSM) dan desa produktif;
  7. Pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja (AK-I)
  8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
  9. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatannya kepada Kepala Bidang Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja.

 

  • Kepala Seksi Usaha Mandiri dan Sektor Informal mempunyai tugas :
  1. menyusun rencana kegiatan Seksi Usaha Mandiri dan Sektor Informal berdasarkan Program Kerja Dinas;
  2. memberikan instruksi, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan langsung serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas agar dapat mencapai target kinerja dan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  3. mengevaluasi kinerja hasil pelaksanaan tugas oleh bawahan langsung sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengembangan karier;
  4. menyusun petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan maupun pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan kewirausahaan di daerah;
  5. menyelenggarakan program bimbingan usaha mandiri dan sektor informal;
  6. melakukan pembinaan terhadap Pemandu Wira Usaha, TKM/ sektor informal;
  7. mengupayakan pembentukan wadah pusat informasi usaha jasa dan mempromosikan prestasi/hasil kerja TKM;
  8. meningkatkan kerjasama dalam pembentukan dan penugasan TKM dengan pihak terkait;
  9. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;
  10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatannya kepada Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja.


Dibaca : 7826 Pengunjung